Powered by Blogger.

Mobile Menu

Advertisement

Update

logoblog

Pak Jokowi, Selesaikanlah Penembakan 17 Warga Papua Sebelum Maghrib!

03 August 2017
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM) meminta Presiden Joko Widodo untuk segera turun tangan menyelesaikan persoalan di Papua saat ini, khususnya pascatertembaknya 17 warga di kampung Oneibo, Kabupaten Deiyai, kemarin (02/08). 

Setelah kejadian itu, antara pihak kepolisian dengan warga setempay saling tuding. Versi warga, pada peristiwa yang menewaskan seorang warga itu menyebut polisi langsung tembak, tanpa memberikan peringatan dalam upaya meredakan konflik. Sementara Polisi mengklaim telah melaksanakan tugas sesuai standar operasional (SOP), dengan memberikan tembakan peringatan sebanyak tiga kali.

Seperti dilansir BBC, seorang warga, Abeth Youw, menceritakan peristiwa bermula ketika seorang warga Kampung Oneibo, Selasa (02/08), tenggelam di sungai dan diselamatkan dalam kondisi sekarat.

Warga kemudian meminta tolong kepada perusahaan PT Putra Dewa Paniai (PDP), yang sedang membangun jembatan di Oneibo, untuk meminjamkan mobil perusahaan agar bisa membawa korban ke rumah sakit di kota.

"Perusahaan gak mau... Kok mereka ada di kampung kami, tetapi tidak mau antar," kata Abeth kemarin (02/08).

Akhirnya, korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit dengan menggunakan kendaraan warga setempat, setelah "dua-tiga jam menunggu perusahaan tapi tidak digubris". Tak ayal, masyarakat kemudian "melampiaskan kemarahan dengan merusak kamp perusahaan". Polisi menyebut, warga juga "menganiaya karyawan di sana (PDP)".

Diserang warga, Perusahaan lalu menelepon polisi, disusul dengan kedatangan Kapolsek dan Komandan Peleton Brigade Mobil (Brimob) setempat, beserta "sekitar sepuluh" pasukan Brimob. Ricuh yang tidak terelakkan berujung pada tertembaknya sejumlah warga.

Insiden penembakan warga di Papua bukan yang pertama terjadi, karena itu Maneger Nasution meminta Presiden Jokowi untuk langsung turun tangan.

"Semampang sebelum Maghrib, di sisa-sisa waktu yang relatif tidak banyak, Presiden Jokowi sebaiknya bergegaslah memimpin penyelesaian masalah-masalah Papua. Sekali lagi bersegeralah sebelum terlambat.  Masalah-masalah Papua sdh mendekati Maghrib. Sejarah NKRI di Tanah Papua menuntut bukti. Semoga masih ada waktu," tandasnya.

Ia berharap Presiden Jokowi bisa mengambil inisiatif untuk memimpin penyelesaian kasus-kasus kemanusiaan di Tanah Papua secara dialogis, damai, menyeluruh dan bermartabat dalam kerangka NKRI yang sejati. Apalagi korban yang tertembak tidak sedikit.

"Menurut warga korban tertembak 17 orang," sebut Maneger.

Pihak Komnas HAM sendiri, lanjut dia, juga akan turun ke lapangan untuk memantau perkembangan kasus tersebut. Ia meminta pihak Kepolisian agar bisa mengusut siapa aktor intelektual dari kasus ini secara independen.

"Kepolisian harus segera mengusut kasus itu sampai tuntas secara profesional dan independen. Siapa pun pelakunya, apa pun motifnya, dan siapa pun aktor intelektualnya harus dimintai pertanggungjawaban," harapnya. (MA)