Powered by Blogger.

Mobile Menu

Advertisement

Update

logoblog

Di Uji Ketua DPR & MA, Adies Resmi Sandang Gelar Doktor

22 July 2017
Anggota Komisi III DPR Adies Kadir menyampaikan disertasi program studi doktor hukum dihadapan Guru Besar dan para undangan, di Gedung Graha Wiyata lantai 2 Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya, Sabtu (22/7).

Dalam deretan para tamu undangan, tampak hadir Wakapolri Komjen Syafrudin bersama Kapolda Jawa Timur Irjen Machfud  Arifin, serta Kapolrestabes Surabaya Kombespol M Iqbal.  

Disertasi program studi doktor anggota Komisi III DPR ini berjudul “Konsep Hakim sebagai Pejabat Negara dalam Perspektif Ius Constitututum dan Ius Constitutenum di Indonesia”.

Wakil Sekjen DPP Partai Golkar ini meneliti bagaimana konsep hakim Indonesia ke depan dalam perspektif Ius Constituendum, yaitu hukum yang dicita-citakan. Dia menyebutkan, bahwa sesuai Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) dijelaskan, bahwa kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan.

Menurutnya, secara filosofis memberikan pesan kepada penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan, untuk mendudukkan kekuasaan kehakiman dalam struktur pemerintahan sebagai kekuasaan yang bersifat netral.

Dia menekankan, kekuasaan kehakiman harus dijauhkan dari pengaruh atau campur tangan dari pihak manapun, termasuk institusi negara atau pemerintah. Hakim juga merupakan simbol kemandirian kekuasaan kehakiman dan wakil Tuhan.

Oleh karena itu, lanjut Adies, penguatan terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman melalui konstitusi cukup beralasan. Sebab di dalam kekuasaan kehakiman, hak-hak masyarakat dipertaruhkan manakala terjadi kasus-kasus hukum yang dialaminya.

“Berdasarkan hasil survei indikator rentang 18-29 Januari 2016 bisa disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan 57,9 persen, yang tidak percaya 35,5 persen yang tidak tahu 6,6 persen terhadap peradilan di indonesia,” terangnya.

Maka dia berpendapat, bahwa rendahnya tingkat kepercayaan publik kepada dunia peradilan menjadi masalah tersendiri bagi profesi hakim. Terlebih selama ini hakim terus diuji komitmennya dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang terbuka, jujur, dan objektif, serta profesional.

Adies dalam sidang disertasi diuji 10 penguji akademis salah satunya Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Sedangkan untuk penguji non akademis, Ketua DPR Setya Novanto ikut menguji, juga Wakapolri Komjen Syafruddin. Hasilnya sidang Adies mendapatkan nilai sangat memuaskan dari penguji.