Powered by Blogger.

Mobile Menu

Advertisement

Update

logoblog

Refleksi Kritis 1 May, Antara Nasib Buruh dan Pengangguran

24 April 2017

Persoalan Peburuhan dan Nasib Banyak Para Pekerja di Negeri ini, belum menjadi perhatian serius penguasan kita, mulai dari pusat, propinsi, hingga daerah serta perkotaan. 

Dan ini berdampak pada lambatnya pertumbuhan sektor ekonomi dan meningkatnya jumlah angka pengangguran, serta kemiskinan yang masif. 

Dalam kajian penilaian Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Banda Aceh. Taufik Riswan melalui Bidang Buruh Tani dan Nelayan, Ardi Marta, menyampaikan ada 10 permasalahan mendesak yang harus di selesai oleh Pemerintah dengan segera. 

"Pertama, pekerja dan buruh banyak yang belum mendapatkan perjanjian kerja asli sebagai pengakuan hukum pekerja atas hubungan kerja," kata Ardi mulai mengurainya, pagi Senin (24/4) di Banda Aceh.

Selanjutnya, kedua, ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak masih bertentangan dengan aturan PKWT. Ketiga, masih banyak perusahaan yang belum memiliki Peraturan Perusahaan (PP) maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Keempat, terkait upah. Lima, waktu kerja masih banyak yang melebihi ketentuan waktu kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU No. 13 Tahun 2003. Enam, masih banyak pekerja yang tidak mendapatkan hak lembur sesuai ketentuan upah lembur. Tujuh, hak jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Delapan, Hak cuti. Sembilan, hal berserikat. Sepuluh, alasan PHK dan besaran pesangon masih banyak yang tidak sesuai ketentuan. Selengkapnya, sikap ini tertuang dalam draft kajian kritis refleksi May Day, 1 Mei 2017.

"Bagi kita, sikap ini adalah salah satu bentuk kepedulian kita terhadap persoalan kemiskinan dan peburuhan di kota ini. Dan  aksi ini sebagai langkah untuk membangun kesadaran kita, para buruh maupun pekerja serta pemerintah dalam rangka memperjuangkan hak-hak normatif pekerja yang sampai hari ini belum terselesaikan," jelasnya.

Maka untuk itu, dalam momentum refleksi may day, Ia meminta pemerintah serius dalam menyikapi persoalan tersebut. (*)

Koresponden: Ikbal Ramzani