Powered by Blogger.

Mobile Menu

Advertisement

Update

logoblog

Penegak Hukum Jangan Main-main

14 April 2017


Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengingatkan aparat penegak hukum, khususnya Jaksa dan Hakim bersikap profesional tidak pandang bulu dalam menangani kasus hukum yang menimpa calon gubernur. 

Aboe menilai, langkah Jaksa yang meminta penundaan pembacaan tuntutan pada sidang cagub DKI Jakarta Ahok tanggal 17 April semakin memperkuat kesan adanya upaya pengkondisian hukum dalam momen pilkada DKI Jakarta. 

"Publik sebelumnya sudah gaduh ketika ada surat dari kepolisian yang meminta penundaan sidang. Dengan adanya kejadian ini publik semakin yakin bahwa ada upaya untuk mengkondisikan agar pembacaan tuntutan dilakukan setelah Pilkada," katanya di Jakarta. 

Menurutnya, bila dicermati selama persidangan, Jaksa sempat menyinggung soal surat Kepolisian kepada majelis hakim yang meminta penundaan sidang setelah pilgub. Ini menunjukkan bahwa upaya penundaan sebenarnya bukan semata karena kurang siapnya Jaksa. 

Tapi juga ada permainan hakim karena menawarkan untuk menunda sidang pada tanggal 17. "Jaksa baru bisa menyiapkan tuntutan tanggal 20 atau sehari setelah Pilkada. Siapapun yang mengikuti persidangan Ahok selama ini pasti akan menyimpulkan adanya "something" pada persidangan kali ini," duganya.

Aboe mengaku sangat menyayangkan atas kejadian penundaan sidang Ahok. Karena menguatkan persepsi di masyarakat bahwa hukum kita seolah "aturable" alias bisa dikondisikan. "Tentunya ini akan semakin memperburuk citra dan marwah para penegak hukum di Indonesia," ujarnya.

Sebagai anggota Komisi III, yang menjadi mitra kerja dari Kejaksaan, Aboe mengancam akan minta penjelasan soal ketidaksiapan Jaksa melaksanakan sidang Ahok tanggal 17. 

"Kita bingung apakah memang tuntutan yang akan dibikin Jaksa sampai ribuan lembar sehingga memerlukan waktu tambahan hingga sembilan hari. Atau barangkali mesin ketik di Kejaksaan sedang rusak sehingga perlu dukungan anggaran. Atau mungkin tanggal 20 dianggap sebagai tanggal yang baik untuk melakukan penuntutan. Atau ini motif politik untuk menguntungkan calon gubernur tertentu," pungkasnya. 

Informasi, sidang tuntutan terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang harusnya dilakukan 17 April ditunda hingga Kamis, 20 April 2017. Penundaan tersebut dinilai sarat akan pengaruh kepentingan politik.