Powered by Blogger.

Mobile Menu

Advertisement

Update

logoblog

Jokowi: SIUP/ TDP disatukan, Tak Perlu Perpanjangan

25 February 2017
Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2016 yang mencapai angka 5,02 persen dan rendahnya tingkat inflasi di angka 3,02 persen menjadi modal yang baik untuk menarik minat para investor untuk berinvestasi di Indonesia. 

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Jumat, 24 Februari 2017.

 "Kondisi yang baik seperti ini yang harus disampaikan ke investor," kata Presiden.

Presiden Jokowi mengajak semua pihak untuk selalu optimis terhadap kondisi perekonomian Tanah Air. Beberapa hal yang masih perlu diperbaiki, akan terus diupayakan agar mengalami perbaikan.

"Kerja itu harus optimis, apalagi dengan angka-angka yang saya sampaikan, enggak ada itu pesimis, tapi memang ada kondisi yang perlu diperbaiki," ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan, banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan investasi di Tanah Air. Pertama, peningkatan anggaran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk membangun infrastruktur, kemudian penghapusan berbagai regulasi yang dinilai menghambat tumbuhnya investasi. 

"Dari APBN tahun ini, Rp. 2.080 Triliun. Dan sekarang kita fokus APBN kita pada percepatan pembangunan infrastruktur, mengejar ketertinggalan kita karena ini basic yang harus dikerjakan oleh kita," ucapnya.

Presiden Jokowi secara khusus juga meminta agar proses penerbitan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dapat diintegrasikan menjadi satu bagian dan tanpa memerlukan perpanjangan. Kecepatan, menurut Presiden, menjadi kunci untuk mencapai kemajuan bangsa. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat meningkatkan koordinasinya sehingga berjalan satu arah.

"Saya minta masalah SIUP/TDP, coba gabung jadi satu, amanat Undang-Undang.  Nggak usah pakai perpanjangan. Seumur-umur udah. Ngapain hal-hal itu diteruskan. Kecepatan memutuskan, melayani, kuncinya di situ," imbuhnya. (TIM)‎