Powered by Blogger.

Mobile Menu

Advertisement

Update

logoblog

Dirjen Haji diminta Cabut Izin penyelenggara Umrah Arminareka

22 February 2017
Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI) meminta Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah mencabut Izin Oprasional penyelenggaraan Umrah PT Arminareka Perdana.

Permintaan ini di karenakan Arminareka di nilai tidak jujur dalam pelaksanaan tour yang disisipkan dalam paket Umrah, tambahan tour yang di tawarkan menjadi nilai penarik bagi konsumen walaupun harus menambah sejumlah uang diluar biaya umrah. Ermanwati (57) dan Ernizar (37), korban dari Arminareka Perdana yang ikut dalampaket umrah 13 hari plus Tour Turki pada pada 26-27 Dersember 2016. 

Dalam jadwal  Tour yang telah diagendakan dari awal, bahwa para jamaah sesampainya di Turki akan diberangkatkan ke Kota Bursa yang terletak di Turki bagian barat dengan dikelilingi oleh Balikesir di sebelah barat, Izmit, Yalova dan Istanbul di bagian utara, Bilecik dan Adapazari dibagian timur serta Eskisehir dan Kutahya dibagian Selatan. 

Kota ini merupakan kota terbesar keempat di Turki setelah Istanbul, Ankara, Izmir. Kota ini juga pernah menjadi ibukota pertama Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1326 sampai 1365.  Erma dan Erni membayar 45 juta /jamaah untuk paket Tour dan umrahnya, keduanya mengaku tertarik ikut dalam paket yang di tawarkan oleh Arminareka karena terdapat kunjungan ke Kota Bursa di Turki, namun keduanya sangat kecewa ketika tour ke Bursa dibatalkan sepihak oleh Arminareka. 

"Dalam jemaah kami ada ratusan orang lainnya, mungkin hanya kami yang protes karena merasa di bohongi" kata Erni.

PT ARMINAREKA PERDANA tercatat sebagai salah satu pemegang izin Umrah No. Izin Umrah: D/78 Tahun 2015 dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Dalam surat Dirjen Penyelengara Haji dan Umrah Nomor: DJ.VII/HJ.09/731/2015, tanggal 11 Gebriari 2015 di tegaskan bahwa Jemaah yang sudah mendaftar dan membayar biaya umrah wajib menandatangani surat perjanjian sesuai dengan paket yang disepakati. 

Akibat dari tidakan Arminareka ini disuga banyak Jamaah yang dirugikan karena tidak mendapatkan jadwal paket sesuai dengana yang telah di bayar. 

"Kami sedang melakukan investigasi terhadap dugaan adanya korban lainnya dalam kasus ini, ingkar terhadap perjanjian yang telah disepakati ini pelanggaran terhadap hak konsumen sebagaimana diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 4, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa. · Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan" kata Safar. 

JARI telah mengirimkan surat permintaan pencabutan izin oprasional PT Arminareka kepada Dirjen Haji dan Umrah pada 20/2/17. (*)

Foto: google image