Powered by Blogger.

Mobile Menu

Advertisement

Update

logoblog

Jangan Rusak Kebhinekaan

23 December 2016

Kalangan Komisi III DPR mengapresiasi sikap Kapolri Tito Karnavian yang melarang pengusaha memaksakan penggunaan atribut natal kepada karyawan.

Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan, tindakan pengusaha memaksa karyawan memakai atribut natal memang tidaklah melanggar fatwa MUI, tetapi melanggar konstitusi.

"Jika dalam Islam dikatakan haram memakai atribut natal, maka memaksakan karyawan menggunakan atribut natal adalah bentuk pelanggaran HAM," katanya kepada wartawan.

Politisi PKS ini menjelaskan, ketika seorang muslim ingin mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melarang penggunaan atribut natal bagi ummat muslim, maka negara seharusnya memberikan perlindungan, karena hal tersebut adalah amanat konstitusi NKRI.

Sebab fatwa MUI ada guidelines untuk ummat Islam sebagai warga mayoritas. MUI memiliki tanggung jawab untuk membimbing ummatnya agar tidak salah dalam menerapkan ajaran agama. Oleh karenanya, untuk kalangan non muslim seharusnya menghormati ajaran agama Islam sebagaimana difatwakan oleh MUI.

Aboe menjelaskan, hak untuk menjalankan aturan agama merupakan non-derogable rights, yaitu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.  
Hal ini, kata dia, diatur dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dikatakan, hak beragama warga negara tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Ketentuan tersebut sebagaimana Penjelasan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

"Bila dalam keadaan perang saja, hak beragama tidak dapat dikurangi apa lagi hanya dalam perayaan natal. Saya kira masih banyak tekhnik marketing yang bisa digunakaan oleh pengusaha tanpa merusak kebhinekaan," ingatnya.

Aboe mengingatkan, sudah menjadi tugas aparat penegak hukum untuk menjaga tertib sosial, jangan sampai karena alasan perayaan hari keagamaan tertentu lantas memaksakan kehendaknya dan mengabaikan toleransi antar ummat beragama.
Diharapkannya, polisi konsisten menindak pengusaha yang tetap memaksakan pemakaian atribut natal kepada karyawan muslim, sebagaimana juga diutarakan Kapolri Tito Karnavian.

"Yang penting penegak hukum harus memahami benar isi konstitusi dan menjaganya dengan baik untuk kedaulatan dan keutuhan NKRI. Toleransi bukan berarti membiarkan ummat melanggar fatwa MUI atau ajaran agama," pungkasnya.