Powered by Blogger.

Mobile Menu

Advertisement

Update

logoblog

Wali Gereja Surati Ahok?

14 November 2016
Persekutuan Wali Gereja DKI Jakarta dalam surat pernyataannya meminta Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama mundur dari Calon Gubernur DKI Jakarta.

Surat dengan nomor 5218/ SK/ DG-DKI Jakarta/ 11/ 16 dikeluarkan mengingat meningkatnya kewaspadaan nasional pascademo 4 November 2016 oleh umat Islam akibat dugaan penistaan agama. Selain itu, dalam surat yang diteken Pdt. Drs Alen Jhofy itu juga memberi pertimbangan demi menjaga keutuhan hidup berbangsa dan bernegara serta kebhinekaan dalam kerukunan umat beragama.

Surat bertanggal 11 November ini beredar di grup Whatsapp sejak tadi malam. Dari cap tanggal foto, surat tersebut dipotret tanggal 13 November, kemarin. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi bahwa surart tersebut benar diterbitkan oleh pihak Dewan Gereja DKI Jakarta.

Sebelum surat itu dikeluarkan, aroma kegoyahan partai politik pendukung Ahok juga semakin kentara. Sinyal itu awalnya terbaca saat Ahok mengungkap adanya seorang teman Presiden Jokowi yang menyarankan agar Ia mundur.

Sinyal selanjutnya datang dari Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh. Ia mengatakan akan mengevaluasi pencalonan gubernur yang diusungnya, jika Cagub incumbent DKI itu ditetapkan sebagai tersangka.

"Kita evaluasi dengan dia. Hal itu aspek yuridis hukum dan moralitas. Moralitas kita sebagai partai pendukung," ujar Paloh.

Tidak hanya Nasdem, internal partai Golkar juga mulai goyang. Sekretaris Dewan Pembina Partai Golkar Fadel Muhammad bahkan sampai dipecat karena sikapnya yang tidak senada dengan keputusan partai beringin dalam mendukung Ahok.

Sekedar informasi, gelar perkara pidato yang diduga memuat ucapan menistakan keyakinan beragama itu yang dilakukan Ahok saat berkunjung ke Pulau Seribu itu akan digelar besok, Selasa (15/11). Gelar perkara yang diperintahkan Presiden Jokowi secara terbuka itu berubah menjadi terbuka-terbatas. Tidak diperkenankan untuk dipublikasi di hadapan media. Awak media hanya dibolehkan meliput saat pembukaan acara gelar perkara.

Menurut Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto, gelar perkara yang akan dilaksanakan di ruang Rupatama Mabes Polri itu akan dihadiri sejumlah pengawas internal dari Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri. Selain itu, dari eksternal gelar pekara ini juga akan diawasi oleh Ombudsman dan Kompolnas.