Powered by Blogger.

Mobile Menu

Advertisement

Update

logoblog

Trial by Mob di Balik Aksi 'Gelar Sajadah' 212 Itu Anti-Demokrasi

22 November 2016
Aksi 212 'Gelar Sajadah' di jalanan protokol Jakarta, menurut Ketua Setara Institute Hendardi merupakan pelanggaran hukum. Apalagi jika demonstrasi tersebut ditujukan untuk mendesak penangkapan dan penahanan Basuki Tjahaja Purnama yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Polri sebagai penegak hukum adalah institusi demokrasi yang menjadi instrumen penegakan hukum, sehingga rule of law bisa ditegakkan," tulisnya dalam keterangan pers yang diterima IstanaPos.com.

Menurutnya, proses peradilan tidak boleh ditekan sedemikian rupa sehingga penegak hukum menjadi tidak bekerja independen. Trial by mob adalah bentuk tindakan antidemokrasi. 

"Pimpinan NU, Muhammadiyah, MUI, secara terbuka menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Karena itu aksi gelar sajadah tidak lagi relevan," jelasnya.

Oleh karenanya, Hendardi meminta Polri menyusun langkah penegakan hukum pada kelompok yang main hakim sendiri (vigilante). Karena tindakan tersebut, lanjutnya melawan hukum, menebar ancaman, dan menebar kebencian yang melampaui batas.

"Tindakan-tindakan tersebut merupakan tindak pidana yang harus diusut oleh Polri yang jika dibiarkan, akan menjadi ancaman bagi demokrasi dan negara hukum Indonesia," sambung salah satu anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Pembunuhan Munir ini.

Namun, lanjut Hendardi, tindakan penegakan hukum pada mereka yang melakukan tindak pidana dan dugaan aksi-aksi inkonstitusional harus dilakukan untuk menunjukkan bahwa soal demonstrasi ini bukan semata-mata masalah Ahok yang belum ditahan dan soal Pilkada DKI. Tetapi soal kebangsaan dan negara hukum Indonesia yang dicabik-cabik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Kendati demikian, Ia menghormati bahwa demonstrasi adalah ekspresi demokrasi untuk tujuan menyampaikan apendapat. Karena itu kebebasan berpendapat mendapat jaminan dalam hukum HAM dan dalam Konstitusi RI. 

"Tetapi, demonstrasi harus dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh demokrasi dan tidak melanggar hukum," tutupnya.