Powered by Blogger.

Mobile Menu

Advertisement

Update

logoblog

IMM Aceh: Putuskan Hubungan Diplomasi dengan Myanmar

23 November 2016
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Aceh Mizan Aminuddin, menilai pemerintah Myanmar melakukan pembiaran atas pembantaian brutal oleh pihak militer terhadap suku minoritas Rohingya. Ia meminta pemerintah Indonesia mengambil langkah konkret. Salah satunya dengan memutuskan hubungan diplomasi.

"Pemerintah Myanmar seperti melakukan pembiaran atas kebrutalan itu, memang ingin menghilangkan umat muslim secara terang-terangan di Myanmar," katanya melalui melalui keterangan tertulis kepada IstanaPos.com (23/11).

Ia mengutuk keras pembantaian yang dilakukan oleh oknum militer itu. Menurutnya, pembiaran atas tindakan tersebut adalah sikap yang biadab dan tidak manusiawi.

"Mewakili umat muslim, kami mengutuk keras atas kebiadaban yang terjadi di Myanmar saat ini, pembantaian yang dilakukan ini sungguh tidak manusiawi," tegasnya.

Ia meminta agar Nobel perdamaian yang digenggam Aung San Suu Kyi, aktivis prodemokrasi, sekaligus Pemimpin National League for Democracy (NLD) itu dicabut.

"Karena dia seperti tidak berkutik dalam insiden ini. Jika jabatannya sebagai salah satu penjabat penting dan tak memberikan pengaruh apa-apa, tentu perlu dipertanyakan atas nobel perdamaian yang diperoleh nya. Lebih baik dicabut sekalian," imbuhnya.

Di sisi lain, Duta Besar Indonesia untuk Myanmar Komjen (Purn) Ito Sumardi yang dikonfirmasi kemarin malam menyatakan bahwa berita pembantaian yang marak beredar baik melalui media sosial maupun media konvensional akhir-akhir ini adalah hoax, alias bohong. Ia meminta masyarakat Indonesia untuk tidak terprovokasi.

"Itu kan semua hoax. Yang dimunculkan itu berita nggak benar, saya juga dikirim. Yang Myanmar itu tenang-tenang aja tuh semua. Jangan kita percaya pada berita-berita bohong, terus merusak hubungan dengan Myanmar yang sudah demikian berjasa kepada Indonesia di masa perjuangan Indonesia," tandasnya melalui sambungan telepon seluler.

"Saya tanggal 3-6 November itu diberi akses langsung oleh pemerintah Myanmar untuk melihat 15 desa dikabarkan ada pembunuhan. Itu bohong semua," tambahnya.

Namun, Ia mengakui hingga saat ini daerah yang berkonflik itu masih tertutup, khususnya dari media luar.