Powered by Blogger.

Mobile Menu

Advertisement

Update

logoblog

Polisi Terkesan Gagap Urus Kasus Ahok

31 October 2016

Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsyi mengingatkan aparat kepolisian tidak melakukan aksi kekerasan dalam menyikapi demo warga pada tanggal 4 Nopember.

Menurut Aboe, demo yang digalang masyarakat sebenarnya bentuk dukungan kepada kepolisian. Mereka mendukung agar kepolisian menegakkan aturan hukum sebagaimana mestinya. 

"Demo ini adalah people power yang merupakan refleksi dari aksi-aksi masyarakat yang telah digelar diberbagai kota di Indonesia," katanya kepada wartawan.

Aboe mengingatkan, Polri harus meresponsnya dengan benar aksi spontan masyarakat. Akan terlihat aneh, jika aksi yang digalang untuk mendukung kerja Polri, tapi harus dihadapi dengan Brimob, ataupun perintah tembak di tempat.

"Seharusnya, apa yang masyarakat lakukan mendapat respons positif dari Polri, karena mereka telah memberikan dukungan moral kepada Polri untuk menjalankan tugasnya dengan baik," katanya.

Kata dia, selama ini, masyarakat telah menghindari tindakan main hakim sendiri terhadap Ahok. Atas dasar itu, seharusnya, ada respons timbal balik dari Polri dengan memberikan kinerja yang baik dalam menjalankan tugasnya. Kata kunci dari persoalan ini adalah law enforcement. 

"Saya rasa publik akan dapat memahami jika Polri secara terbuka menyampaikan hasil kerjanya," katanya.

Aboe menyayangkan, pada penanganan persoalan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, polisi sepertinya terjadi gagap media. Misalkan saja, diawal permasalahan dikatakan Bareskrim menolak laporan penistaan agama lantaran tidak ada fatwa MUI. 

Setelah muncul fatwa dari MUI, disampaikan bahwa fatwa tersebut tidak mengikat penyidikan Polri. Kemudian ada lagi statemen bahwa pemeriksaan memerlukan ijin presiden, setelah itu muncul statemen yang berbeda. 

Demikan pula ketika Ahok datang ke Bareskrim, Kabareskrim menyampaikan Ahok datang sukarela, sedangkan Kadiv Humas menyampaikan bahwa Ahok datang lantaran dipanggil penyidik. 

"Tentu hal itu semua juga menimbulkan pertanyaan kepada publik, hal seperti ini harus diperbaiki. Jangan sampai terlihat kedodoran saat berbicara ke publik, apalagi untuk persoalan yang sensitif," cetusnya.

Politisi PKS ini mengingatkan, stabilitas negara tidak boleh terganggu hanya karena seseorang yang diduga melakukan tindakan yang melukai hati masyarakat lain. "Tegakkan hukum, jangan tebang pilih," pungkasnya.