Powered by Blogger.

Mobile Menu

Advertisement

Update

logoblog

PB HMI Desak 'Anak Buah' Menteri Susi Jujur Dalam Pengadaan Kapal

28 October 2016

Realisasi kapal tangkap ikan yang baru separuhnya saja, yaitu 1.719 unit dari total rencana 3.445 unit untuk tahun 2016 dinilai janggal. Sementara total anggaran yang digelontorkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak sedikit, yaitu Rp 2,1 Triliun. 

Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bidang Pertanian dan Kelautan, Mahyudin Rumata memdesak Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Zulficar Mochtar terbuka perihal pengadaan kapal itu.

"Ko bisa hanya 1.719 unit, sedangkan total anggarannya 2,1 Triliun. Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP wajib menjelaskan berapa anggaran yang terpakai untuk 1.719 unit itu", semprot Mahyudin di sela-sela Sarasehan Nasional "Forum Dokter Indonesia Mengembalikan Kedaulatan Rakyat", di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta.

Mahyudin meragukan penjelasan Zulficar tentang penyebab gagalnya realisasi 3.445 unit kapal tangkap di karenakan kesiapan koperasi penyalur bantuan kapal yang telah di verifikasi oleh KKP melalui dirjen perikanan tangkap.

"Saya berharap agar bapak Plt. Dirjen Perikanan Tangkap terbuka, jika hanya 170 koperasi, koperasi apa saja dan di mana letak koperasi itu wajib di sampaikan ke publik, karena program ini menelan biaya yang sangat besar, 2,1 Triliun," harap Yudi sapaan akrabnya.

Asal tahu saja, pada awal 2016 pemerintah menargetkan bisa menyalurkan bantuan sebanyak 3.445 kapal tangkap untuk nelayan dengan ukuran kapal 3 Gross Ton (GT), 5 GT, 10 GT, 20 GT, dan 30 GT. Dana yang disiapkan oleh KKP untuk membangun seluruh kapal tersebut adalah Rp 2,1 triliun.

Pembangunan proyek ini dilakukan dengan menggunakan sistem lelang secara elektronik atau e-katalog oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan Unit Layanan Pengadaan KKP.

Proses lelang mulai dilakukan pada 22 April dan ditutup dengan penandatangan kontrak pada 19 Juni 2016. Pemerintah telah menunjuk 140 perusahaan galangan kapal yang dapat mengerjakan proyek tersebut.

Sebelumnya, Esther Satyono Anggota Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Hand Line Indonesia (AP2HI) menilai bantuan kapal yang diberikan oleh KKP akan sia-sia. Sebab, kapal seukuran di bawah 30 GT hanya akan membuat persaingan antar nelayan di pesisir makin ketat. Kapal tersebut tidak mungkin melaut sampai ke sana karena ukurannya terlalu kecil. 

"Padahal, potensi perikanan di atas wilayah 12 mil paling prospektif," katanya.